Banjarbaru, 17 Juni 2025 – Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin di Provinsi Kalimantan Selatan, serta surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nomor 100.2.3.3/644/PEM tanggal 28 Mei 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menggelar Rapat Koordinasi Peninjauan Lokasi Batas di kawasan Gunung Tamban.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut bertujuan untuk memperdalam informasi dan klarifikasi data terkait batas daerah, khususnya pada segmen wilayah Gunung Tamban yang menjadi perhatian bersama kedua kabupaten.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, di antaranya:
- Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin,
- Kepala Bagian Pemerintahan dari kedua kabupaten,
- Camat Sungai Pinang beserta Pambakal Rantau Bakula,
- Camat Hatungun beserta Pambakal Bagak,
- Perwakilan dari Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk Kepala Bagian Kerja Sama yang juga membuka kegiatan secara resmi.
Dalam rapat tersebut, masing-masing pihak memaparkan permasalahan dan kondisi faktual yang terjadi di lapangan terkait batas wilayah, khususnya pada kawasan Gunung Tamban. Hasil pembahasan kemudian dituangkan dalam Berita Acara yang disepakati bersama, yang menyatakan komitmen seluruh pihak untuk:
- Mematuhi ketentuan Permendagri Nomor 46 Tahun 2018, serta
- Menjadwalkan kegiatan peninjauan lapangan secara langsung di lokasi Gunung Tamban pada bulan Juli 2025 sebagai bagian dari proses penyelesaian batas wilayah secara tepat, tertib, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kepastian hukum administrasi wilayah serta meningkatkan sinergi antar daerah dalam penanganan isu batas yang sensitif dan strategis.
